KodeMimpi.com - 23/11/2023
Pasangan tinggal bersama bukan hal yang ilegal di India, tetapi anggota parlemen mengecam ide itu
NEW DELHI, KODEMIMPI.com - Ketika Priya Naresh dan pasangannya memutuskan untuk tinggal serumah dan hidup bersama pada 2019, mereka tidak menyangka bahwa akan ditolak oleh pemilik rumah hanya karena mereka adalah pasangan yang belum menikah.
"Agen kami dengan jelas mengatakan bahwa pemilik rumah tidak ingin menyewakan apartemen kepada pasangan yang belum menikah, meskipun kami adalah dua orang dewasa yang saling menyayangi," ungkap Naresh kepada DW.
Di India, pasangan "kumpul kebo" atau yang tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan, masih dianggap sebagai hal yang tabu.
Meskipun ada undang-undang yang progresif, tradisi dan moralitas masih memegang kendali kuat dalam pola kehidupan masyarakat India. Kesulitan menemukan tempat tinggal
Naresh dan pasangannya membutuhkan waktu tiga bulan untuk dapat menemukan tempat tinggal.
Namun, dalam beberapa bulan, pasangan ini akhirnya memutuskan untuk tinggal terpisah setelah Naresh menjadi sasaran kebijakan moral yang agresif dari pemilik rumah dan keluarganya.
Pasangan itu menunggu untuk menikah sebelum akhirnya kembali tinggal bersama. "Saya sangat trauma selama tiga bulan itu," kata Naresh.
Demikian pula, Apoorva Bose, yang merupakan seorang koordinator program di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menghadapi masalah serupa ketika mencari rumah di lingkungan menengah atas di ibu kota India, New Delhi.
"Dalam kasus kami, kami mengatakan kepada pemilik rumah bahwa kami telah bertunangan. Salah satu faktor yang memaksa kami untuk mempertimbangkan untuk segera menikah adalah karena akan lebih mudah untuk menemukan rumah," katanya.
Hidup serumah tanpa ikatan pernikahan sebenarnya legal di India, tetapi para anggota parlemen sering kali mengecam ide tersebut.
Hukum dan kecaman anggota parlemen
Tahun lalu, India dicekam oleh kisah pembunuhan mengerikan di New Delhi.
Pada November 2022, polisi menemukan Aftab Poonawala (28) mencekik pasangannya, Shraddha Walker, hingga tewas.
Tidak berhenti di situ, Poonawala memutilasi tubuh Walker menjadi beberapa bagian dan menyimpannya di dalam kulkas sebelum menyebarkan potongan tubuh tersebut ke seluruh kota.
Setelah Poonawala ditangkap, pembicaraan publik dengan cepat beralih dari keselamatan perempuan menjadi perdebatan tentang apakah perempuan harus terlibat dalam hubungan "tinggal serumah" atau tidak.
Beberapa hari setelah aksi pembunuhan ini terungkap, Menteri Negara Perumahan dan Perkotaan India, Kaushal Kishore, mengeluarkan pernyataan pers yang mempertanyakan karakter Walker.
Kishore berpendapat bahwa pilihan untuk "hidup bersama" sebelum menikah itulah yang menyebabkan terjadinya aksi kejahatan tersebut. Ia juga menambahkan bahwa "gadis-gadis yang berpendidikan seharusnya tidak terlibat dalam hubungan seperti itu."
Bagaimana hukum melihat hubungan ini?
India tidak memiliki undang-undang yang secara langsung mengatur tentang pasangan yang tinggal bersama sebelum menikah.
Konsep hubungan live-in atau hidup bersama itu diakui secara hukum untuk pertama kalinya pada 2010, saat India menyatakan bahwa perempuan yang berada dalam hubungan tersebut dilindungi di bawah hukum kekerasan dalam rumah tangga.
Setelah 12 tahun berselang, Mahkamah Agung (MA) India memperkuat legitimasi hubungan live-in tersebut dengan mengakui bahwa anak-anak yang lahir dari hubungan ini tetap berhak atas hak-hak di bawah perjanjian pengasuhan bersama, serta memiliki hak untuk mewarisi properti.
Pengadilan tinggi juga menegaskan bahwa jika "dua orang dewasa yang memiliki jenis kelamin yang berbeda" memilih untuk tinggal bersama, maka hal itu "tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum."
Pernyataan-pernyataan ini berakar pada gagasan konstitusional bahwa "tidak ada orang yang dapat dirampas nyawanya" bahkan "kebebasan pribadinya."
Moralitas pribadi versus moralitas konstitusional
Namun, seorang pengacara yang berbasis di Delhi, Shreya Munoth, menjelaskan bahwa meskipun MA mengambil beberapa posisi progresif, banyak hakim India yang justru berporos pada pedoman moral mereka sendiri ketika menangani kasus-kasus pasangan tinggal serumah.
"Masalahnya adalah setiap perintah yang dikeluarkan terkait hubungan tinggal bersama itu sepenuhnya bergantung pada penilaian moral dari hakim yang mengadili kasus tersebut," kata Munoth, seraya menambahkan bahwa "hal ini menjadi masalah besar dalam kasus-kasus di mana pasangan mencari perlindungan dari negara."
Misalnya kasus pada Oktober 2023, pengadilan menolak memberikan perlindungan polisi kepada pasangan yang mengatakan bahwa mereka merasa tidak aman setelah keluarga perempuan mengajukan kasus terhadap laki-laki karena dianggap telah "menculik" anak perempuan mereka.
Pengadilan mengatakan bahwa pasangan tersebut tidak dapat dianggap serius, kecuali mereka "memutuskan untuk menikah."
Para hakim yang mengadili kasus ini kemudian menyebut hubungan tinggal bersama sebagai hubungan percintaan belaka, di mana cenderung "tidak memiliki stabilitas" dan "ketulusan".